Path: Top >> Prosiding Seminar Nasional >> HUKUM >> HUKUM 2017

FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL : INDEPENDENSI HAKIM BUKAN SEBAGAI HAK MELAINKAN KEWAJIBAN

Proceeding from jhptump / 2017-11-29 12:01:39
Oleh : AHMAD, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Dibuat : 2017-10-03, dengan 1 file

Keyword : Independence, Obligation, guard, Judicial Commission

Konsep independensi hakim dan kekuasaan kehakiman harus dipahami bukan sebagai hak melainkan sebagai kewajiban yang harus dijalankan secara profesional dan akuntabel. Hal ini yang menjadi dasar didirikannya Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim. Dimana dalam Konstiusi Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dan memiliki kewenangan lain untuk menetapkan kode etik dan menjaga serta menegakkan pelaksanaan kode etik. Namun dalam pelaksanaan kewenangannya, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak maksimal. Dalam penerapannya Komisi Yudisial tidak dapat menjangkau Hakim Agung sebagai puncak hierarki institusi kewenangan kehakiman. Padahal esensi pengawasan merupakan sebuah keharusan dalam konsep negara hukum untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia harus bersinergi dengan Komisi Yudisial dalam mewujudkan Excellent Court.

Deskripsi Alternatif :

The independence of judiciary and judicial authority is obligation that must be implemented based on professional and accountable principal. This is the basic reason of the establishment of Judicial Commission as a state organ which has authority to guard honor and dignity of judge. Where in constitution, Judicial Commission has authority to propose the appointment of judges, maintain and uphold the honor, dignity and behavior judges and other authority to set a code of ethics, maintain and enforce the implementation of the code of conduct. However, implementation of supervision authority from Judicial Commission beyond all the expectations. In the fact of implementation, jurisdiction authority of Judicial Commission can’t reach supreme court as a top tier on judicial institution. Whereas the supervision authority is a importance thing in discourse of rule of law to guard and establish honor, dignity and all the judge’s act. Thus, The Supreme Court as a implementer of judicial authority in Indonesia should be synergize with Judicial Commission to make an excellent court.

Beri Komentar ?#() | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID Publisherjhptump
OrganisasiUniversitas Muhammadiyah Tangerang
Nama Kontakdigilibump
AlamatJl.Raya Dukuhwaluh
KotaBanyumas
DaerahJawa Tengah
NegaraIndonesia
Telepon(0281) 636751, 630463, 634424
Fax(0281) 637239
E-mail Administratordigilib@ump.ac.id
E-mail CKOdigilib@ump.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • , Editor: digilib@ump.ac.id

Download...