Path: TopProsiding Seminar NasionalSNTT IVTEKNIK SIPIL

KEBIJAKAN PENERAPAN RUANG HENTI KHUSUS SEPEDA MOTOR

Proceeding from jhptump / 2017-11-29 12:01:35
Oleh : Sri Amelia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sri.amelia@pusjatan.pu.go.id)
Dibuat : 2017-02-23, dengan 2 file

Keyword : Kebijakan, payung hukum, RHK sepeda motor

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi dengan populasi tinggi yang perlu diberi kemudahan dalam menggunakan infrastruktur. Salah satu teknologi manajemen lalu lintas dalam menekan permasalahan yang ditimbulkan oleh sepeda motor khususnya di persimpangan bersinyal, adalah implementasi Ruang Henti Khusus (RHK) sepeda motor. Kebutuhan akan kebijakan RHK sepeda motor didorong oleh beberapa isu diantaranya ketidakberaturan kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan, tingginya tingkat konflik yang melibatkan sepeda motor, serta belum tersedianya payung hukum untuk penerapan teknologi lalu lintas RHK khususnya di persimpangan bersinyal. Hasil uji coba dan implementasi RHK sepeda motor di beberapa kota besar di Indonesia memberikan gambaran bahwa RHK berdampak signifikan terhadap penurunan konflik dan peningkatan arus kendaraan yang masuk persimpangan. Kajian kebijakan ini disusun untuk memberikan kekuatan hukum terhadap pemberlakuan RHK sepeda motor dan menguatkan keberadaan RHK dipersimpangan bersinyal.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID Publisherjhptump
OrganisasiK
Nama Kontakdigilibump
AlamatJln. Raya Dukuhwaluh
KotaBanyumas
DaerahJawa Tengah
NegaraIndonesia
Telepon(0281) 636751, 630463, 634424
Fax(0281) 637239
E-mail Administratordigilib@ump.ac.id
E-mail CKOdigilib@ump.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • , Editor:

Download...