Path: TopProsiding Seminar NasionalHUKUMHUKUM 2017

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

Proceeding from jhptump / 2017-11-29 12:01:39
Oleh : EMY ROSNA WATI, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Dibuat : 2017-10-03, dengan file

Keyword : komisi yudisial, pengawasan, perilaku hakim

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara secara konstitusi diatur dalam pasal 24 B perubahan ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Dari pasal tersebut komisi yudisial dibentuk dengan kewenangan mengusulkan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga martabat hakim yang selanjutnya diimplementasikan dalam undang – undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang – Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Untuk menjalankan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga kehormatan hakim maka Ketua Komisi Yudisial menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama – sama dengan Ketua Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Tugas tersebut begitu mulia. Namun dalam praktek masih banyak hakim yang melanggar kode etik tersebut sehingga peran Komisi Yudisial belum efektif. Karena Komisi Yudisial hanya mempunyai wewenang memberikan rekomendasi atas sanksi yang dijatuhkan kepada Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Hakim apabila ditemukan hakim melakukan pelanggaran kode etik. Demikian juga apabila hakim melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Deskripsi Alternatif :

The judicial commission as a State Institution constitutionally provided for in article 24B of the third amendment constitution of the Republic Indonesia 1945 established on November 9, 2001. From that article the judicial commission was established with the authority to propose a Supreme Court Judge, maintain and uphold the honor and maintain the dignity of judges which is further implemented in the Law of the Republic Indonesia concerning the Judicial Commission and Act No. 18 of 2011 on Amendment to Law Number 22 of 2004 on the Judicial Commission. To perform the duties of maintaining and upholding honor and honoring the judges’ honor, the judicial commission shall establish a code of ethics and / or judicial conduct guidance along with the Supreme Court and maintain and enforce the conduct of ethical codes and / or judicial conduct guidelines. The task is so noble. But in practice there are still many judges who violate the code so that the role of the judicial commission has not been effective. The Judicial Commission only has the authority to provide recommendations on sanctions imposed on the Supreme Court and Judicial Council of Judges when a judge finds a violation of the code of ethics. As well, if a judge commits a violation of a criminal act, the Judicial Commission does not have the authority to conduct an investigation.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID Publisherjhptump
OrganisasiU
Nama Kontakdigilibump
AlamatJln. Raya Dukuhwaluh
KotaBanyumas
DaerahJawa Tengah
NegaraIndonesia
Telepon(0281) 636751, 630463, 634424
Fax(0281) 637239
E-mail Administratordigilib@ump.ac.id
E-mail CKOdigilib@ump.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: