GDL

Publication from jhptump / 2017-11-29 12:21:33
Oleh : Prof. Dr.Tukiran Taniredja, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (tukiran@ump.ac.id)
Dibuat : 2017-11-10, dengan 2 file

Keyword : kawasan perbatasan, pembangunan, kedaulatan bangsa, nilai-nilai Pancasila

Bahwa sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Di samping itu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah. Komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya. Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang berdaulat. Sila Persatuan Indonesia merupakan sila yang paling jelas menyatukan kepentingan bersama dari semua golongan, semua suku bangsa dan semua daerah di wilayah Nusantara. Pembangunan nasional hendaknya mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila mengamanatkan kepada kita bahwa persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa, oleh karena itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan kedaulatan wilayah, maka pembangunan harus merata di seluruh wilayah Nusantara, termasuk kawasan perbatasan pembangunan infra struktur harus lebih baik daripada negara tetangga, dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga.

Deskripsi Alternatif :

Bahwa sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Di samping itu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah. Komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya. Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang berdaulat. Sila Persatuan Indonesia merupakan sila yang paling jelas menyatukan kepentingan bersama dari semua golongan, semua suku bangsa dan semua daerah di wilayah Nusantara. Pembangunan nasional hendaknya mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila mengamanatkan kepada kita bahwa persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa, oleh karena itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan kedaulatan wilayah, maka pembangunan harus merata di seluruh wilayah Nusantara, termasuk kawasan perbatasan pembangunan infra struktur harus lebih baik daripada negara tetangga, dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

Properti	Nilai Properti
ID Publisher	jhptump
Organisasi	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Nama Kontak	digilibump
Alamat	Jln. Raya Dukuhwaluh
Kota	Banyumas
Daerah	Jawa Tengah
Negara	Indonesia
Telepon	(0281) 636751, 630463, 634424
Fax	(0281) 637239
E-mail Administrator	digilib@ump.ac.id
E-mail CKO	digilib@ump.ac.id